Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dilaksanakan kegiatan pembahasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko pada Selasa, 19 Mei 2026.

Kegiatan ini membahas pentingnya pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kecurangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wati Yulia, menyampaikan bahwa penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai Narasumber, ILBAN JULIARJO, SE, AK, MM, CA, CRMP, CFRA - Auditor Madya, BPKP Provinsi Sumatera Barat, dalam materi dijelaskan, pengelolaan keuangan maupun aset tidak boleh dikerjakan oleh satu orang dari awal hingga akhir. Pemisahan fungsi menjadi prinsip utama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Dalam pemaparan materi disampaikan bahwa praktik kecurangan saat ini umumnya tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak pihak akibat lemahnya pengendalian internal dan tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai contoh, apabila satu orang memegang seluruh proses mulai dari pengelolaan uang, pencatatan, pengadaan barang, hingga penggunaan barang, maka potensi penyimpangan akan semakin besar dan sulit terdeteksi. Oleh karena itu, SPIP menekankan pentingnya pemisahan fungsi agar setiap proses dapat saling mengawasi.

Selain pengendalian internal, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap program dan kegiatan. Risiko dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Karena itu, setiap unit kerja perlu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, hingga penyusunan langkah mitigasi secara tepat.

Disampaikan pula bahwa penerapan SPIP bertujuan untuk memastikan tercapainya empat tujuan utama organisasi, yaitu:

• terciptanya kegiatan yang efektif dan efisien;
• tersusunnya laporan keuangan yang andal;
• terjaminnya keamanan aset negara; dan
• meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui penguatan SPIP dan manajemen risiko, diharapkan seluruh ASN dapat membangun budaya kerja yang lebih transparan, profesional, serta berintegritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai bahwa pengendalian internal dan manajemen risiko bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau pengawas, melainkan tanggung jawab bersama dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal

Selain itu, pentingnya manajemen risiko juga menjadi perhatian utama. Setiap kegiatan memiliki risiko, sehingga perlu dilakukan identifikasi, analisis, hingga mitigasi risiko secara tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Melalui penguatan SPIP dan penerapan manajemen risiko yang baik, diharapkan seluruh ASN mampu meningkatkan integritas, kepatuhan terhadap peraturan, menjaga aset negara, serta mendukung terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.